Kriminal

Habib Rizieq Tersangka, FPI Segera Ajukan Praperadilan

Rizieq Shihab
Pimpinan Front Pembela Islam, Rizieq Shihab tiba di Kantor Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (23/1/2017).

Jurnalindonesia.id – Polda Jawa Barat menetapkan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab sebagai tersangka atas kasus dugaan penodaan Pancasila dan pencemaran terhadap Sukarno.

Ketua Bantuan Hukum FPI Sugito Atmo Pawiro menilai, penetapan tersangka itu terlalu berlebihan.

“Itu terlalu berlebihan. Karena yang dikritisi habib bukan lambang negara tapi usulan Bung Karno soal Pancasila,” ujar Sugito seperti dikutip Kompas.com, Senin (30/1/2017) malam.

Sugito mengatakan, rumusan awal Pancasila dikemukakan pertama kali oleh Sukarno pada 1 Juni 1945.

Saat itu, urutan Pancasila dalam rumusan tersebut yakni, 1. Kebangsaan Indonesia; 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan; 3. Mufakat atau demokrasi; 4. Kesejahteraan sosial; 5. Ketuhanan yang Maha Esa.

Sugito mengatakan, Rizieq mempermasalahkan rumusan yang diusulkan Sukarno karena “Ketuhanan yang Maha Esa” jadi sila kelima.

“Itu yang oleh habib disebut sila buntut. Jadi bagi saya, kalau itu usulan dan belum dijadikan rumusan yang jadi dasar negara kita, itu bukan lambang negara,” kata Sugito.

Sugito mengatakan, faktanya yang berlaku sekarang yaitu rumusan yang telah direvisi pada 18 Agustus 1945 dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Menurut dia, jika dianggap menghina dasar negara semestinya berkaitan dengan Pancasila yang urutannya seperti sekarang.

Sehingga, ia menganggap penetapan Rizieq sebagai tersangka tidak relevan.

Praperadilan

Adapun juru bicara FPI Slamet Maarif mengaku, pihaknya berencana untuk mengajukan praperadilan atas penetapan tersangka pada pimpinan mereka.

“Secepatnya akan mengajukan praperadilan,” ujar Slamet saat dihubungi, Senin (30/1/2017).

Sebelumnya, Polda Jawa Barat resmi menyampaikan penetapan tersangka Rizieq. Rizieq disangkakan melanggar Pasal 154 a KUHP tentang penodaan terhadap lambang negara dan Pasal 320 KUHP tentang pencemaran terhadap orang yang sudah meninggal.

“Penyidik meningkatkan status Rizieq Syihab dari saksi terlapor menjadi tersangka,” kata Kabid Humas Polda Jabar Kombes Yusri Yunus di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Senin (30/1/2017).

Untuk pemeriksaan lebih lanjut, Polda Jawa Barat akan memanggil Rizieq pada pekan depan. Pada pemeriksaan itu, Slamet memastikan tetap akan mengawal jalannya pemeriksaan tersebut.

“Saya pastikan akan kawal Habib Rizieq dan akan bela ulama,” kata Slamet.

Kasus ini berawal dari laporan Sukmawati Soekarnoputri atas Rizieq Syihab. Penetapan status Rizieq dari saksi terlapor menjadi tersangka ini berdasarkan hasil gelar perkara ketiga yang dilakukan tim penyidik Ditreskrimum Polda Jabar. Penyidik berkesimpulan, dalam gelar perkara ini semua unsur dan alat bukti sudah terpenuhi untuk memproses hukum Rizieq.

Total saksi yang dihadirkan dalam kasus ini sebanyak 18 orang.

“Kita ada saksi ahli dari saksi ahli bahasa, saksi ahli sejarah, saksi ahli filsafat, dan saksi ahli pidana yang menguatkan unsur-unsur yang masuk dalam hal penistaan lambang negara,” kata Kombes Yusri.

Selain itu, Yusri memastikan video ceramah Rizieq di Lapangan Gasibu Bandung yang dijadikan alat bukti adalah asli.

Dalam proses pemeriksaan, Rizieq Shihab mengatakan, orang dalam rekaman tersebut bukan dirinya.

Selain itu, dia juga menuding rekaman tersebut sudah dimanipulasi.

Keterangan yang menguatkan bukti rekaman tersebut juga didapatkan dari saksi-saksi panitia penyelenggara kegiatan ceramah hingga instansi pemberi izin keramaian, seperti Pemerintah Kota Bandung dan Polrestabes Bandung.