Kriminal, Mancanegara

Demi ISIS, Pejabat Kemenkeu RI Jual Rumah dan Berangkat ke Irak

isis
Ilustrasi

Jurnalindonesia.id – Pemerintah Turki belum lama ini mendeportasi lima warga negara Indonesia (WNI) yang diduga hendak bergabung dengan kelompok Negara Islam Irak Suriah (ISIS). Lima WNI itu masih satu keluarga yang terdiri dari pasangan suami istri dan tiga anak yang berusia antara tiga hingga 12 tahun.

Hanya saja, ternyata sang suami merupakan mantan pejabat di Kementerian Keuangan. Channel News Asia (CNA) yang mengutip pejabat senior di lembaga keamanan Indonesia menyebut pejabat Kemenkeu simpatisan ISIS itu punya posisi mentereng.

“Dia dididik di beberapa sekolah top di Indonesia dan meraih gelar master kebijakan publik dari Flinders University di Adelaide, Australia,” ujar sumber CNA, Kamis (26/1).

Kelima WNI itu dideportasi menyusul 17 orang Indonesia lainnya yang ketahuan hendak masuk ke Irak melalui Turki. Sumber itu menuturkan, pejabat Kemenkeu simpatisan ISIS tersebut jelas sudah mapan secara ekonomi.

“Dia adalah seseorang dengan kehidupan yang baik di Indonesia, pekerjaan yang baik, stabil secara ekonomi,” katanya.

Namun, pejabat Kemenkeu berinisial TUAB itu menjual rumahnya untuk mengumpulkan dana guna pergi ke Suriah dan hidup di bawah kekhalifahan Abu Bakar al Baghdadi. Pejabat Kemenkeu itu beserta istri dan ketiga anaknya lantas meninggalkan Indonesia pada 15 Agustus 2016.

Awalnya keluarga itu berangkat ke Thailand untuk menghindari kecurigaan petugas. Tiga hari kemudian mereka berangkat ke Istanbul.

Di Istanbul, keluarga itu bertemu dengan seorang WNI lainnya berinisial I yang menyediakan rumah aman bagi mereka. Selama di Istanbul, keluarga itu juga beberapa kali pindah.

“Mereka ditangkap oleh militer Turki pada 16 Januari dan dibawa ke markas polisi,” kata sumber CNA. Sepekan kemudian, keluarga itu dideportasi ke Indonesia.

Merujuk keterangan Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Rikwanto, kelima WNI itu sudah berada di Indonesia setelah naik pesawat tujuan Bali yang tiba di Bandara Ngurah Rai Rabu (25/1) malam. Kelima WNI itu adalah TUAB dan istrinya, NK serta NCh (12), MSU (7) dan MAU (3).

“Lima WNI ini memiliki identitas kependudukan di Cilincing, Jakarta Utara,” katanya.

Belum ada keterangan dari Kemenkeu maupun pihak Kepolisian terkait adanya eks pejabat Kemenkeu.

The Straits Times memberitakan hal yang sama dengan mengutip laporan AFP, namun tidak menyebut bahwa yang ditangkap polisi itu adalah eks pejabat Kemenkeu.

Mengutip keterangan Juru Bicara Kepolisian di Bali, Hengky Wijaya, hanya disebutkan bahwa mereka menginterogasi satu keluarga dan kemudian dikirim ke Jakarta untuk diperiksa lebih lanjut.

Sang ayah, berusia 39 tahun disebutkan adalah lulusan program master dari Australia. Anak bungsu mereka, berusia tiga tahun, lahir di Australia. Mereka ditangkap oleh otoritas Turki dan dideportasi ke Indonesia.

Sementara itu media Australia, Courier Mail menyebut nama pria yang ditangkap itu adalah TU dan istrinya NK. Anak mereka berusia 12, delapan dan tiga tahun. Anak yang berusia delapan tahun lahir pada Juli 2009 di Bedford Park, di South Australia.

Sebelumnya, pada 21 Januari lalu, 17 WNI ditangkap otoritas Turki dan dideportasi ke Indonesia.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian RI, Inspektur Jenderal Boy Rafli Umar, mengatakan Detasemen Khusus 88 Antiteror sedang memeriksa ke-17 WNI tersebut. Mereka berencana masuk Suriah melalui Turki. Namun upaya mereka gagal karena Turki memeriksa ketat warga asing atau wisatawan yang disinyalir terindikasi ikut kegiatan konflik di Suriah dan Irak.

“Setelah dijaring, mereka di-interview di sana dan dilakukan langkah deportasi,” kata Boy kepada media, pada hari Senin (23/1).

Kuat dugaan mereka akan menjadi calon pasukan Bahrun Naim Anggih Tamtomo, terpidana terorisme yang diyakini telah berada di Suriah.

Boy mengatakan pihak Kepolisian masih mendalami tujuan mereka ke Turki, apakah akan bergabung dengan ISIS atau ada tujuan kejahatan lain.

Informasi mengenai WNI yang dipulangkan awalnya disampaikan Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Umum Direktorat Jenderal Imigrasi Agung Sampurno pada Minggu, (22/1). Namun, tidak ada keterangan mengenai eks pejabat Kemenkeu.

Ada sekitar 700 sampai 1.000 orang Indonesia di Suriah, menurut pejabat kontra-terorisme Indonesia.

 

JPNN/SATU HARAPAN