Nasional

GP Ansor Maluku Utara Tolak FPI: “Maluku Utara Damai Tanpa FPI”

Jurnalindonesia.id – Penolakan terhadap Front Pembela Islam (FPI) kembali terjadi. Kali ini Gerakan Pemuda Ansor (GP) Ansor Maluku Utara menolak wilayahnya dimasuki FPI. Ketua GP Ansor Maluku Utara Salim Thaib menilai, ormas pimpinan Habib Rizieq Shihab itu berpotensi melawan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Siapapun yang melawan NKRI atau yang melawan hukum, kami tolak masuk Maluku Utara. Termasuk FPI atau siapa pun itu,” kata Salim Thaib di Ternate, Sabtu (14/1/2017), dikutip CNN Indonesia.

Sebelumnya penolakan juga terjadi di Sintang, Pontianak, Kalimantan Barat, dan Batam. (Baca: Aliansi Umat Islam Batam Gelar Unjuk Rasa Tolak Habib Rizieq)

Baca Juga:  DPP FPI: Pernyataan Novel Bamukmin Soal Boikot Bukan Atas Nama FPI

Salim yang didampingi Kapolda Brigjen Tugas Dwi Aprianto, Danrem 152/Babullah Kolenel Inf Sahono, Kabinda Brigjen TNI Handi Geniardi dan Ketua MUI Maluku Utara Salman Ahmad menegaskan penolakan ini dengan slogan Maluku Utara Damai Tanpa FPI.

Bahkan, pihaknya menolak imam besar FPI, kehadiran tokoh-tokoh FPI, dan mendesak forum komunikasi pimpinan daerah agar tidak memberikan ruang bagi organisasi tersebut di Malut.

Baca Juga:  Novel FPI Tegaskan akan Usir Jenazah Pendukung Ahok

“Ini adalah instruksi pimpinan pusat, bahwa tidak ada imam besar muslim di Indonesia. Jika ada, saya kira itu upaya memecah belah bangsa untuk kepentingan tertentu,” katanya.

Menurut Salim, imam besar hanya ada di masjid-masjid besar dan GP Ansor secara institusi menegaskan menolak Habib Rizeq sebagai imam besar.

Sementara itu, Ketua MUI Malut, Salman Ahmad ketika dihubungi mengatakan, secara organisasi pihaknya tidak mengenal pimpinan atau imam besar.

“MUI hanya mengenal bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia, hanya memiliki pimpinan tertinggi yaitu Presiden,” ujarnya menanggapi isu tentang Imam Besar Umat Islam.

Baca Juga:  Anies Batalkan Agenda Makan Siang, FPI dan Bang Japar Marah

Salman menegaskan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 hanya mengenal satu pemimpin negara, dalam hal ini Presiden.