Kriminal

Polisi: Buni Yani Tidak Lihat Video Lengkap Pidato Ahok di Kepulauan Seribu

Tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan terkait SARA, Buni Yani (kanan) didampingi kuasa hukumnya Aldwin Rahadian (kiri) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (14/12/2016).

Jurnalindonesia.id – Sidang lanjutan praperadilan atas tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan terkait SARA, Buni Yani, digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (14/12/2016).

Dalam sidang tersebut, kuasa hukum Polda Metro Jaya mengatakan bahwa Buni Yani tidak melihat isi video pidato Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama secara utuh sebelum mengunggah ulang penggalan video tersebut di akun Facebook miliknya.

“Bahwa tersangka Buni Yani saat memberikan keterangan mengaku tidak menonton video utuh pidato saksi Basuki. Tersangka hanya menonton penggalan video yang diunggah oleh akun Facebook Media NKRI yang berdurasi 30 detik,” kata anggota kuasa hukum Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Robert Manulang, di hadapan majelis hakim.

Baca: Saksi Fakta Praperadilan Mengaku Tak Pernah Lihat Langsung Status Facebook Buni Yani

Robert menjelaskan, Buni melihat penggalan video pidato Basuki dari akun Facebook Media NKRI secara berulang-ulang sebelum mengunggah ulang video yang sama. Dalam kesaksiannya saat diperiksa polisi, Buni juga mengaku mengerti tentang internet dan tata cara berkomunikasi di dunia maya.

Adapun video yang diunggah Buni merupakan sebagian kecil dari video utuh pidato Basuki di Kepulauan Seribu dengan durasi lebih kurang 1 jam 40 menit. Video tersebut berasal dari Diskominfomas DKI Jakarta.

Baca: Ketua Komisi Fatwa MUI “Nyasar” Masuk Sidang Praperadilan Buni Yani

Sebelumnya, Buni mengunggah ulang penggalan video pidato Basuki berikut dengan caption, “Bapak-Ibu (pemilih Muslim)… dibohongi Surat Al-Maidah 51… (dan) masuk neraka (juga Bapak-Ibu) dibodohi. Kelihatannya akan terjadi sesuatu yang kurang baik dengan video ini”.

Menurut Buni, dia menyertakan caption itu dengan tujuan untuk mengajak netizen berdiskusi. Namun, penyidik menilai isi caption itu justru mengandung unsur pencemaran nama baik dan provokasi terkait SARA. (Baca: Polda Metro Jaya Tolak Semua Dalil Permohonan Praperadilan Buni Yani)

Kuasa hukum Polda Metro Jaya memaparkan pandangan dari berbagai ahli, termasuk ahli bahasa, sosiologi, dan ITE, sebelum akhirnya menetapkan Buni sebagai tersangka.