Nasional

Sengkarut Sertifikasi Halal, MUI Minta Dukungan Ormas Islam

Ketua Umum MUI Prof. Dr. Din Syamsuddin
Ketua Umum MUI Prof. Dr. Din Syamsuddin

Beredar kabar sertifikasi produk halal yang biasa ditangani oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) kini diambil alih sepenuhnya oleh Kementerian Agama (Kemenag) lewat Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). (Baca di BPJPH Akan Ambil Alih Kewenangan MUI soal Sertifikat Produk Halal?)

Itu bukan kabar baru. dua tahun lalu, MUI sudah secara terbuka meminta dukungan Ormas Islam agar kewenangan untuk menerbitkan Sertifikat Halal tetap berada di tangan MUI. Hal tersebut sebagai tindak lanjut adanya tarik menarik yang keras dalam pembahasan RUU JPH di Dewan Perwakilan Rakyat.

“MUI mengharapkan dukungan Ormas Islam agar kewenangan sertifikasi halal tetap di MUI, tidaklah perlu diambil oleh pemerintah, karena masalah konsumsi halal merupakan ajaran agama, maka perlu dasar fatwa ulama,” kata Ketua Umum MUI Prof. Dr. Din Syamsuddin saat memberikan sambutan pada Forum Ukhuwwah Ormas Islam di Kantor MUI, Jakarta, Kamis (13/3/2014).

Baca Juga:  Hujan Angin dan Insiden Tenda Ambruk Warnai Pemakaman Sutan Bhatoegana

Din saat itu mengakui, tengah terjadi tarik-menarik yang kuat sekali karena Kemenag juga ngotot agar kewenangan sertifikasi halal ditarik ke Kemenag. Bagi MUI ini kewenangan yang diberikan negara kepada MUI dan sudah berjalan relatif baik.

“Bayangkan kalau tidak ada label halal, umat Islam tidak ada jaminan untuk mengkonsumsi makanan, entah di restoran atau di toko-toko, meskipun sifatnya (sertifikasi halal) masih sukarela,” katanya.

Baca Juga:  MUI Tegaskan Aksi Boikot Produk AS Bukan Gertak Sambal

Dia juga mengharapkan kerelaan dari Ormas Islam agar sertifikasi halal tidak dicampuri Ormas lain yang memiliki lembaga fatwa, karena akan terjadi hiruk pikuk dan kebingungan sertifikat halal.

“Di MUI sudah ada Komisi Fatwa yang terdiri dari sejumlah Ormas Islam,” tuturnya. Menurutnya, sertifikat halal adalah bagian yang tak terpisahkan dari proses yang dihasilkan dari fatwa.

Namun tampaknya, kata Din, DPR ingin jalan tengah dengan dibentuk sebuah badan di Kemenag, dan fungsi MUI hanya berfatwa saja, nanti sertifikatnya diterbitkan Kemenag. Bagi MUI, kalau DPR dan pemerintah mau ambil alih, silakan.

Baca Juga:  Hukuman untuk OC Kaligis Diperberat menjadi 10 Tahun Penjara

“Ambil semua atau tinggalkan semua,” katanya dengan mengutip kalimat almarhum KH MA Sahal Mahfudh saat menanggapi sengkarut sertifikasi halal.

(Sumber: MUI.or.id)