Faisal Basri
Faisal Basri

Jurnalindonesia.id – Mantan Ketua Tim Reformasi dan Tata Kelola Migas, Faisal Basri menilai strategi pemerintah menerapkan satu harga penjualan BBM Jenis Premium dan Solar di seluruh Indonesia adalah langkah yang keliru.

Faisal mengakui, memberikan harga yang terjangkau merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh Pemerintah, namun penanganannya, termasuk anggaran, mesti lewat pembahasan DPR terlebih dahulu supaya aspek keuangan dan keseimbangan tetap terjaga. (Baca: Jonan: Pertamina Rugi Rp 800 M Tidak Masalah, Tetap Terapkan BBM Satu Harga di Papua)

Namun, lanjut Faisal, yang terjadi adalah seolah pemerintah mengindahkan peran DPR dan langsung begitu saja melempar tanggungjawabnya ke Pertamina.

Ia khawatir kebijakan BBM satu harga tersebut berbuntut pada tindakan Pertamina mengambil untung secara tak wajar dari sektor lainnya untuk melaksanakan program BBM satu harga tersebut.

“Inikan kewajiban sosial pemerintah. Seluruh kebijakan sosial pemerintah itu harus hitung-hitungannya di APBN. Sekarang Pertamina disuruh mencari alternatif sendiri, pasti dia ngegencet yang lain seperti avtur dia naikin, padahal sekarang sudah lebih mahal, dan jenis lainnya,” katanya di Jakarta, Kamis (3/11).

Maka dari itu, dia meminta DPR bertindak aktif untuk meluruskan kekeliruan pemerintah tersebut. Dia memperkirakan akibat Pertamina mencari keuntungan tak wajar dari produk lainnya, maka akan merusak stabilitas ekonomi nasional.

“Jadi rusak semuanya akibat Pertamina ngegencet atau menaikan produk lainnya. Itu tidak akan terjadi kalau subsidinya lewat APBN. Dan DPR bisa di cek dan kontrol gitu,” tandasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *