Daerah, Ekonomi dan Bisnis, Papua Barat

Aktivis Papua Merdeka: Kami Tidak Butuh Infrastruktur, Kami Jalan Kaki pun enggak Apa-apa

Mantan tahanan politik Papua Filep Karma, Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos dan Anggota Tim Terpadu penyelesaian kasus HAM di Papua dan Papua Barat Matius Murib

Jurnalindonesia.id – Aktivis Papua Merdeka Filep Karma mengakui bahwa pembangunan infrastruktur di wilayah Papua sejak era kepemimpinan Presiden Joko Widodo cukup pesat.

Namun ia mengklaim bahwa masyarakat papua tidak membutuhkan infrastruktur.

“Kami tidak butuh Infrastruktur. Kami enggak minta jalan, kami jalan kaki pun enggak apa-apa,” kata Filep di Kantor Setara Institute, Jakarta, Selasa (25/10/2016).

Felip yang pernah ditahan karena mengibarkan bendera separatis ini justru menuding infrastruktur yang dibangun pemerintah Jokowi bukan ditujukan untuk rakyat papua, melainkan hanya untuk kepentingan investor.

Baca Juga:  Viral Video Penjarahan Mobil Pembawa Bantuan Korban Gempa, Ini Kata Panglima TNI

Bahkan ia menengarai infrastruktur seperti pembangunan jalan dan bandara dibuat untuk memudahkan operasi militer.

“Ini memudahkan untuk operasi militer. Jadi ada operasi cepat,” kata dia.

Baca: Yang Mengatakan Kunjungan Jokowi ke Papua Sia-sia adalah Orang Paling Tidak Masuk Akal dan Sudah Buta Mata Hatinya

Felip mengatakan, yang dibutuhkan masyarakat Papua saat ini adalah jaminan keamanan dan jaminan kebebasan berekspresi serta menyatakan pendapat.

Namun sayangnya, kata Felip, itu kerap dibungkam aparat. Ia mengklaim, sebenarnya banyak aktivis Papua yang menolak kedatangan Jokowi di Bumi Cendrawasih itu.

Baca Juga:  Diduga Melanggar UU, Proyek Rusun DP 0 Rupiah Pondok Kelapa Digugat

Namun suara mereka dibungkam aparat. Akibatnya, kesan yang muncul, Jokowi selalu mendapatkan sambutan antusias warga ketika mendatangi Papua.

“Padahal itu sudah dikondisikan. Jadi yang mau aksi demo itu sudah diblokir,” kata Filep.

Filep pun menantang pemerintah untuk melakukan referendum. Dengan referendum, masyarakat bisa memilih apakah ingin tetap berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau merdeka dan menjadi negara sendiri.

Baca Juga:  Gerbong Konglomerat Belum Habis, Giliran Arifin Panigoro dan Keluarga Bakrie Ikut "Tax Amnesty"

Jika memang mayoritas masyarakat Papua menginginkan tetap di NKRI, maka ia bersama aktivis Papua merdeka lainnya berjanji akan menerima keputusan tersebut.

Tidak akan lagi ada tuntunan untuk membuat Papua merdeka dan terpisah dari NKRI.