Nasional

Protes Penggusuran Warga Bukit Duri, Fahira Idris: Gubernur Kita Ini Merasa Paling Benar

fahira idris

Jurnalindonesia.id – Senator asal Jakarta Fahira Idris memprotes langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menggusur pemukiman warga di Kelurahan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dinilai tidak menghormati proses hukum dalam penggusuran ini. Pasalnya, belum ada putusan pengadilan terkait hal ini.

Menurutnya, langkah Ahok yang tidak menghormati proses hukum terlihat ketika penggusuran tersebut dilakukan tanpa menunggu putusan pengadilan.

Fahira mengaku bahwa pihaknya sudah melakukan langkah persuasif bersama tokoh masyarakat agar Ahok tidak gegabah melakukan penggusuran kawasan tersebut. Dia menyayangkan langkah persuasif tidak pernah dilakukan oleh Ahok. Padahal, ujarnya, Presiden Jokowi ketika menjadi gubernur mengundang warga terdampak untuk berdialog sembari makan siang di Balai Kota.

“Gubernur kita ini merasa paling benar. Dan saya heran, Pak Jokowi sama sekali tidak menegur bekas wakilnya itu,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (28/9/2016). Fahira mengakui bahwa selama ini relokasi warga terdampak penggusuran masih menimbulkan sejumlah masalah. (Baca: Protes Penggusuran di Bukit Duri, Anies Minta Ahok Gunakan Cara yang Lebih Manusiawi)

Baca Juga:  Sendirian Anies Begadang Sampai Jam 2 Pagi Pantau Pintu Air Manggarai

“Bukan hanya soal ongkos transportasi ke tempat kerja atau tempat mereka usaha yang sekarang jauh, mereka juga harus membayar biaya sewa rumah susun Rp 300 ribu per bulan,” tuturnya.

“Biaya listrik rumah dengan daya 900 watt, yang biasanya hanya Rp 150 ribu per bulan, kini bisa membengkak menjadi tiga kali lipat. Ini solusi bagi Ahok, tetapi bukan bagi warga,” tambahnya.

Fahira menambahkan, saat ini warga Bukit Duri saat ini masih mengajukan langkah hukum di pengadilan, sehingga semestinya penggusuran menunggu hasil persidangan.

“Warga Bukit Duri itu taat hukum. Kenapa diperlakukan seperti ini? Mereka menolak dengan cara-cara damai salah satunya lewat jalur hukum,” kata Fahira.

Baca Juga:  Komika Pandji Pragiwaksono Sebut Debat Cagub-Cawagub Mirip Stand Up Comedy

Apalagi pemerintah pernah menjajikan tidak akan menggusur warga Bukit Duri, tetapi akan menata menjadi kampung susun.

Warga Bukit Duri, ujar Fahira, berhak menuntut penuntasan janji bahwa permukiman mereka akan dijadikan kampung susun manusiawi. “Bukan diratakan dan disuruh pindah ke rusun yang jaraknya jauh dari lokasi mereka semula,” kata dia.

Menurut Fahira, Pemprov DKI Jakarta tidak bisa mengklaim penggusuran yang mereka lakukan di Bukit Duri demi Jakarta tidak banjir dan demi memanusiakan warga Bukit Duri yang hidup di lingkungan kumuh.

“Itu klaim sepihak. Warga yang direlokasi ke rumah susun harus memeras otak untuk menghadapi tekanan hidup yang baru. Yang mereka robohkan bukan hanya rumah, tapi juga kehidupan,” pungkas Fahira.

Baca Juga:  Sindir Pemerintah, Rachmawati: Tak Cuma Sembako, Orang pun Diimpor

Selain itu warga Bukit Duri juga harus menghadapi masalah ongkos transportasi ke tempat kerja yang jauh, dan membayar biaya sewa rumah susun Rp300.000 per bulan.

Sebelumnya, Ahok menegaskan bahwa dirinya tidak mempermasalahkan turunnya elektabilitas akibat banyaknya penggusuran permukiman liar yang dilakukan menjelang Pilkada Jakarta 2017.

“Kami enggak peduli jabatan atau popularitas, yang penting orang akan kenang saya,” kata Ahok. Namun, dia yakin warga akan melihat bahwa normalisasi sungai akan beres pada masa pemerintahannya. Ahok mengatakan, meninggalkan nama baik lebih penting dibanding kembali memimpin Jakarta.