Nasional

Terkait Cerita Freddy Budiman: Polisi, BNN, dan TNI ‘Ngamuk’ dan Laporkan Haris Azhar ke Bareskrim

Kepolisian RI, TNI, dan Badan Narkotika Nasional (BNN) melaporkan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar ke Bareskrim Polri terkait kesaksian Freddy Budiman yang dibeberkan Haris ke media.

(Baca: Ini Pengakuan Terpidana Mati Freddy Budiman yang Pukul Telak Kepolisian)

“Benar, ada tiga laporan dari TNI, polisi, dan BNN,” ujar Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul saat dihubungi, Rabu (3/8/2015) pagi.

Laporan tersebut didaftarkan pada Selasa (2/8/2016) pagi.

Haris dituduh melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Namun, Martinus enggan mengungkapkan siapa yang mewakili tiga institusi itu sebagai pelapor.

“Nanti saja, tunggu konpers,” kata Martinus.

Sebelumnya, Haris Azhar mengaku mendapatkan kesaksian dari Freddy Budiman terkait adanya keterlibatan oknum pejabat Badan Narkotika Nasional, Polri, dan Bea Cukai dalam peredaran narkoba yang dilakukan Freddy.

Kesaksian Freddy, menurut Haris, disampaikan saat Haris memberikan pendidikan HAM kepada masyarakat pada masa kampanye Pilpres 2014.

Menurut Haris, Freddy bercerita bahwa ia hanyalah sebagai operator penyelundupan narkoba skala besar.

Saat hendak mengimpor narkoba, Freddy menghubungi berbagai pihak untuk mengatur kedatangan narkoba dari China.

“Kalau saya mau selundupkan narkoba, saya acarain (atur) itu. Saya telepon polisi, BNN, Bea Cukai, dan orang yang saya hubungi itu semuanya titip harga,” kata Haris mengulangi cerita Freddy.

Freddy bercerita kepada Haris, harga narkoba yang dibeli dari China seharga Rp 5.000.

Karena itu, Freddy tidak menolak jika ada yang menitipkan harga atau mengambil keuntungan penjualan.

Oknum aparat disebut meminta keuntungan kepada Freddy dari Rp 10.000 hingga Rp 30.000 per butir.

Terdakwa Freddy Budiman divonis hukuman mati dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Senin (15/7/2013). Freddy terbukti menjadi pengedar jutaan butir ekstasi ke berbagai daerah. (Foto: Kompas)

Terdakwa Freddy Budiman divonis hukuman mati dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Senin (15/7/2013). Freddy terbukti menjadi pengedar jutaan butir ekstasi ke berbagai daerah. (Foto: Kompas)

Sementara itu Kepala BNN Komisaris Jenderal Budi Waseso menyesalkan tindakan Haris Azhar yang baru mengungkap pengakuan Freddy saat akan dieksekusi mati.

“Karena saksi kuncinya Freddy. Kami malah berharap itu diberikan jauh sebelumnya,” kata pria dengan sapaan Buwas itu di kantor BNN, Cawang, Jakarta Timur, Selasa (2/8/2016).

Buwas mengatakan, kalau diungkap jauh sebelumnya, BNN tentunya akan menindaklanjuti. Buwas belum tahu apa maksud Haris mengungkap saat Freddy akan dieksekusi mati.

“Saya belum tahu pemikiran saudara Haris, mungkin niatnya baik, tapi ada aturannya. Seyogianya beliau mengetahui sejak 2014 kan, Freddy masih ada bisa kami telisik. Tapi sekarang Freddy sudah tidak ada,” ujar Buwas.

Dirinya berharap Haris mau bekerja sama memberikan bukti dan data keterlibatan oknum BNN. Buwas mengaku sudah mengutus anggotanya untuk berbicara dengan Haris agar memberikan data terkait oknum BNN yang terlibat bisnis narkoba Freddy.

“Secara lisan saya sudah utus utusan untuk berkomunikasi dengan beliau (Haris) untuk beliau merespons. Saya berharap beliau akan berikan data itu ke kami,” ujar Buwas.

Meski Buwas belum bisa memastikan kebenaran pengakuan Freddy yang diungkap Haris, namun dirinya yakin Haris tidak sembarang mengungkap pengakuan Freddy.

“Saya yakin pasti beliau punya bukti. Beliau ini dari Kontras, saya kira beliau tidak main-main. Data dan fakta itu berikan kepada kami. Yakinlah saya verifikasi, menangani itu,” ujar Buwas.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, I Wayan Dusak

Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, I Wayan Dusak

Adapun Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM I Wayan Dusak pernah mengakui bahwa pada saat ia menjadi kepala lapas, terdapat permintaan dari oknum yang mengaku sebagai petugas BNN kepada salah satu pegawai di Lapas Nusakambangan.

Oknum tersebut meminta petugas lapas untuk melepas kamera pengawas yang mengarah pada ruang tahanan Freddy Budiman.

“Nah, ini yang belum tahu, kan bisa saja ada yang mengaku BNN, ini perlu ada pendalaman,” kata Wayan Dusak di Gedung Kemenkumham, Jakarta, Selasa (2/8/2016).

“Ini kewenangan BNN dan kepolisian kalau memang benar seperti itu, dan harus bisa dibuktikan juga,” ujarnya.

Menurut Wayan, tim dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sedang melakukan investigasi terkait dugaan tersebut.

Loading...