Nasional

Cerita Sopir Truk Sampah DKI: dari Tak Bisa Lagi Cari “Omprengan” hingga Sering “Nombok” Uang Solar dan Tol

truk sampah bantar gebang
Suasana di dalam Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa (19/7/2016). Meski Dinas Kebersihan DKI Jakarta memutus kontrak dengan pihak pengelola, kegiatan di TPST Bantargebang masih berjalan seperti biasa. (Foto: Kompas)

Jurnalindonesia.id – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengubah sejumlah sistem kerja di Dinas Kebersihan DKI Jakarta. Yang paling merasakan perubahan itu adalah para sopir dan kernet truk sampah yang rutin mengangkut sampah ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat.

“Wah, beda sekarang, Mas. Kami enggak bisa ngompreng lagi. Ngangkut sampah sekarang juga paling bisanya satu rit. Kalau dulu mah bisa berapa rit, banyak,” kata Wawan (28), kernet truk sampah, kepada Kompas.com, Selasa (19/7/2016).

Istilah “ngompreng” yang dimaksud oleh Wawan adalah menawarkan orang lain jasa mengangkut sampah menggunakan truk sampah milik Dinas Kebersihan DKI Jakarta. Pekerjaan “sampingan” yang dilakoni Wawan dan kernet serta sopir lainnya menghasilkan pendapatan yang terkadang lebih besar dari gajinya sendiri.

“Kalau ingat dulu sih, enak banget ya. Malam bisa ngangkut (sampah) dari kompleks mana. Cukuplah buat makan keluarga sehari-hari. Sekarang mana bisa, di mana-mana sudah pakai Qlue, pada ngelapor, he-he-he,” tutur Wawan.

Baca juga: Ahok Bongkar Permainan Petugas Makam di Jakarta

Senada dengan Wawan, salah satu sopir truk sampah, Doni (39), mengaku lebih menikmati pekerjaannya dengan sistem yang lama. Menurut Doni, sistem yang diterapkan saat ini terlalu banyak aturan yang mengikat, tetapi tidak diimbangi dengan perluasan kawasan TPST Bantargebang.

“Sekarang, kalau mau kerja, harus ada SPJ (surat perintah jalan). Ada aturan ini, ada aturan itu. Lebih enak dulu sih menurut saya. Sekarang maksimal kerja juga cuma bisa satu rit. Biar kata sudah di Bantargebang, nunggunya itu kelamaan,” ujar Doni.

Menurut Doni, lamanya proses pembuangan sampah disebabkan kapasitas TPST Bantargebang yang sudah mendekati maksimal. Dia pun meragukan penambahan truk sampah dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang bertujuan memperlancar pengangkutan sampah di Jakarta.

“Saya enggak yakin itu efektif. Kalau truknya makin banyak, tapi tempat buangnya sama saja kayak begini, ya sama saja bohong,” ucap Doni.

Truk Sampah bantar gebang

Suasana di dalam Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa (19/7/2016). Meski Dinas Kebersihan DKI Jakarta memutus kontrak dengan pihak pengelola, kegiatan di TPST Bantargebang masih berjalan seperti biasa. (Foto: Kompas)

Minimnya Uang Solar dan Tol

Selain itu, kendala lain yang sering dihadapi sebagian besar sopir dan kernet truk sampah di TPST Bantargebang adalah tentang bekal dari Suku Dinas setempat di Jakarta yang tidak mencukupi selama mereka bekerja.

Salah satu sopir truk sampah, Anwar (50), mengaku hampir setiap hari terpaksa mengeluarkan uang tol sebesar Rp 50.000 dari kantongnya sendiri. Uang yang dikeluarkan itu sedianya dibekali oleh kepala seksi di tiap Suku Dinas Kebersihan yang ada di Jakarta.

“Sudah biasa, tiap hari ‘nombok‘ melulu. Atasan itu suka enggak percaya kalau kami butuh sekian buat tol dan solar. Kadang solarnya juga pas-pasan banget, nambahin sedikit pakai duit sendiri,” kata Anwar.

Menurut Anwar, setiap mereka ditugaskan mengangkut sampah, kepala seksi memberikan kartu yang dapat dipakai untuk membeli solar di SPBU. Tetapi, dalam kenyataannya, jatah solar untuk sekali perjalanan sering tidak cukup karena berbagai hal, seperti macet dan kendala teknis kendaraan di jalan.

Sopir truk sampah lain, Riyanto (45), menyebut pendapatan bersih yang dia bawa pulang bahkan tidak sampai 50 persen dari gaji setiap bulannya. Selain untuk uang solar dan tol, lamanya pembuangan sampah di TPST Bantargebang juga membuat mereka harus mengeluarkan uang lebih.

Kayak sekarang, nih, nunggu sampah lagi dibuang, bisa lima jam sendiri, soalnya antre. Paling enggak, harus beli makan dan minum, paling minim ngopi. Sebulan kayak begitu terus, Rp 2 juta juga habis,” tutur Riyanto.

Para sopir mengaku sudah sering menceritakan kendala pekerjaan mereka di lapangan kepada atasannya, namun tak kunjung ada perubahan. Sopir dan kernet truk sampah berharap, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bisa memperhatikan kebutuhan mereka sehingga tidak perlu “nombok” lagi.