Nasional

Sindiran untuk Para Penggugat Tax Amnesty: Lapor SPT-nya Sudah Benar Belum?

JurnalIndonesia.id – Yayasan Satu Keadilan, Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) dan empat warga negara berencana menggugat Undang-undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) ke Mahkamah Konstitusi.

Ketua Yayasan Satu Keadilan, Sugeng Teguh Santoso menuturkan, selambat-lambatnya gugatan tersebut akan dilayangkan 29 Juli 2016. 30 hari setelah UU tersebut disahkan DPR.

Sementara itu Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Ken Dwijugiasteadi tidak ambil pusing atas rencana gugatan judicial review atau uji materi tersebut.

“Ya enggak apa-apa (mereka layangkan gugatan). Negara demokrasi, kok. Ya boleh saja,” kata Ken ditemui seusai halalbihalal di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (11/7/2016).

Hanya, Ken berpesan kepada pihak yang rencananya akan menggugat UU Pengampunan Pajak, apakah mereka sudah benar dalam melaporkan surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak.

“Cuma begini, yang menggugat harus paham juga, SPT-nya sudah benar apa enggak? Jujur apa enggak? Udah, gitu aja,” sindir Ken.

Senada dengan itu, Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro menilai respons terhadap UU yang baru dikeluarkan, seperti adanya permintaan judicial review, merupakan hal yang biasa saja.

“Yang penting kami minta semua pihak mengedepankan kepentingan negara, bukan kepentingan pribadi, golongan, apalagi asing,” ucap Bambang.

Saat ini, pihaknya tengah merampungkan aturan turunan UU Pengampunan Pajak, seperti tiga Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang rencananya akan dikeluarkan pekan ini.

“Instrumen tax amnesty sudah hampir selesai. infrastructure bond akan segera dikeluarkan dalam beberapa bulan ke depan karena repatriasi butuh beberapa bulan. Namun, PMK minggu ini selesai,” imbuh Bambang.

Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution enggan mengomentari rencana para penggugat.

“Sudah digugat atau baru rencana? Kalau baru rencana, saya enggak dulu deh (berkomentar),” seloroh Darmin.

Baca juga: Ada Rp 2.535 Triliun Dana Milik WNI di Bank Swiss, Indonesia dan Swiss Sepakat Sita Aset Koruptor

Dalam rencana gugatan tersebut, setidaknya ada 21 alasan yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap konstitusi.

Pertama, UU Tax Amnesty mengizinkan praktik legal pencucian uang. Kedua, kebijakan tersebut memberi prioritas kepada penjahat kerah putih. Ketiga, UU Tax Amnesty dapat menjadi karpet merah bagi para pengemplang pajak.

Yasasan Satu Keadilan, Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) dan empat warga negara dalam konferensi pers di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (10/7/2016). Mereka berencana menggugat Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) ke Mahkamah Konstitusi usai UU tersebut diteken oleh Presiden Joko Widodo.

Yasasan Satu Keadilan, Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) dan empat warga negara dalam konferensi pers di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (10/7/2016). Mereka berencana menggugat Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) ke Mahkamah Konstitusi usai UU tersebut diteken oleh Presiden Joko Widodo.

“Warga masyarakat, pengusaha, korporasi yang taat pajak bahkan ketika yang taat pajak lalai, terlambat bayar, dikenakan sanksi administratif bahkan jika ada unsur pidana bisa dipidana. Tapi orang-orang yang uangnya terindikasi ada di dalam Panama Papers, itu diberi karpet merah. Untuk diberikan pengampunan,” ujar Ketua Yayasan Satu Keadilan, Sugeng Teguh Santoso dalam konferensi pers di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (10/7/2016).

Keempat, UU Tax Amnesty memberikan “diskon” habis-habisan terhadap pengemplang pajak. Kelima, kebijakan tersebut berpotensi dimanfaatkan oleh penjahat perpajakan.

Keenam, Sugeng dan rekan-rekannya juga menilai UU ini tak akan efektif. Ketujuh, UU Tax Amnesty menggagalkan program whistleblower. Delapan, UU ini juga dianggap menabrak prinsip keterbukaan informasi.

“MA telah menerbitkan SEMA 4/2011, whistleblower untuk mengungkap. Tapi dgn TA ini justru yang mengungkap dipidana. Orang yang berusaha membuka informasi malah dipidana. Ada keberbalikan prinsip-prinsip berkeadilan,” kata Sugeng.

Alasan kesembilan, lanjut Sugeng, UU Tax Amnesty menghilangkan potensi penerimaan negara. Selain itu, kebijakan ini juga dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap warga miskin. Yang kesebelas, menurut dia, kebijakan tersebut dinilai mengajarkan rakyat untuk tidak taat membayar pajak.

Di sisi lain, UU tersebut juga memarjinalkan pembayar pajak yang taat, sedangkan alasan berikutnya adalah UU Tax Amnesty dinilai bersifat memaksa alih-alih mengampuni.

“Pajak yang bersifat memaksa menjadi pengampunan. Ini dua kutub berbeda. Tax Amnesty sifatnya sukarela dan pengampunan,” lanjtu dia.

Alasan ke-14, pihak penggugat mempertanyakan masa berlaku UU tersebut yang hanya satu tahun, sedangkan alasan ke-15, UU Tax Amnesty memposisikan presiden dan DPR sebagai pelanggar konstitusi, misalnya menyalahi asas perpajakan yang bersifat memaksa.

“Prosesnya legal di DPR. Tapi kami aneh DPR meloloskan. Karena banyak prinsip hukum dilanggar,” ucap Sugeng.

Untuk alasan yang ke-16, UU Tax Amnesty dianggap menabrak prinsip kesetaraan di hadapan hukum (equality before law). UU ini juga dinilai sebagai bentuk intevensi dan penghancuran proses penegakan hukum.

“Karena sifatnya pengampunan. Sanksi administrasi dan pidana sebagai satu upaya penegakkan hukum upaya paksa di UU pajak tidak diberlakukan,” ucapnya.

Alasan ke-18, UU Tax Amnesty dianggap sebagai cermin kelemahan pemerintah terhadap pengemplang pajak, lalu berikutnya, kebijakan ini dinilai melumpuhkan institusi penegakkan hukum. Alasan ke-20, lanjut Sugeng, patut diduga, UU ini merupakan pesanan para pengemplang pajak karena memberikan hak eksklusif tinggi bagi mereka.

Sementara itu, alasan terakhirnya adalah UU Tax Amnesty juga dianggap membuat proses hukum pajak yang berjalan menjadi tertunda. Sebab kebijakan ini dinilai malah menimbulkan ketidakpastian hukum karena proses hukum perpajakan yang sedang dijalani bisa dihapuskan begitu saja, seperti diatur dalam Pasal 11 UU Tax Amnesty.

“UU pajak stuck selama kurang lebih setahun ini,” kata Sugeng.

Menyangkut pasal itu sendiri, menurut penggugat ada 11 pasal yang menurut mereka bermasalah, yaitu Pasal 1 angka 1 dan 7, pasal 3 ayat (1), (3) dan (5), pasal 4, pasal 11 ayat (2) dan (3), pasal 19, pasal 21, pasal 22, dan pasal 23.

Pasal 1 angka 1 tentang definisi pajak, yang menyebutkan bahwa Pengampunan Pajak adalah penghapusan Pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana perpajakan, dengan membayar Uang Tebusan sebagaimana di atur dalam undang-undang ini.

Adapun pasal lainnya yang juga disorot adalah Pasal 22, tentang impunitas terhadap pejabat yang berwenang melaksanakan UU tersebut.

Pasal 22 berbunyi “Menteri, Wakil Menteri, pegawai Kementrian Keuangan dan pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pengampunan pajak, tidak dapat dilaporkan, digugat, dilakukan penyelidikan, dilakukan penyidikan, atau dituntut, baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”

Sugeng menduga, pasal tersebut dimasukkan dalam UU Tax Amnesty karena khawarir kebijakan ini akan dipermasalahkan oleh rezim selanjutnya. Padahal, pasal tersebut berpotensi menimbulkan abuse of power atau penyalahgunaan wewenang.

“Karena informasinya tidak terbuka berapa uang yang beredar di warga negara yang berutang pajak tersebut,” kata Sekjen Perhimpunan Advokat Indonesia itu.

“Kami gugat 11 pasal. Kami akan serahkan pada MK. Sebetulnya, kalau pasal 1 ayat (1) dibatalkan sebetulnya seluruh jiwa dari UU itu batal semuanya,” lanjut dia.